Blog Detail
Public Services Watch
http://martant21-watch.blogspot.com
Anda bisa memposting pengalaman nyata anda terkait dengan layanan publik di Indonesia. Bisa positif bisa negatif. Ingat hanya pengalaman nyata anda sendiri, dan bukan asumsi atau gosip yang pernah anda dengar. Pemilik Blog ini tidak bertanggung jawab terhadap isi postingan anda. Untuk dapat memposting silakan mengirimkan data diri anda melalui email martant21@yahoo.com
Recent Posts
MI: Kebangkrutan Hukum
Kebangkrutan HukumSenin, 16 2009 00:01 WIB 3782 Dibaca | 35 KomentarPILIHAN bangsa ini untuk menjadi negara hukum bukan lahir dari sebuah angan-angan kosong. Negara hukum dipilih karena pengalaman getir sebagai negeri yang dijajah dan lebih da...
MI: Tim 8 Optimistis Presiden Perhatikan Rekomendasi Kasus Bibit dan Chandra
Tim 8 Optimistis Presiden Perhatikan Rekomendasi Kasus Bibit dan ChandraSenin, 16 2009 18:02 WIB 61 Dibaca | 0 KomentarJAKARTA--MI: Anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis optimistis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperhatikan rekomend...
SP: KPK vs Polri, Politisasi Hukum?
Proses hukum memang kudu berlangsung secara khusuk: hakim, dan seluruh judiciary perlu ketenangan untuk menimbang masaalahnya dengan matang.Tapi masaalahnya di Indonesia polisi dan kejaksaan sudah begitu busuk hingga yang namanya pengadilan itu suda...
Kasus Kriminalisasi KPK Demonstrasi Tandingan Picu Konflik Horizontal
Kasus Kriminalisasi KPKDemonstrasi Tandingan Picu Konflik Horizontal Minggu, 15 2009 22:37 WIB 116 Dibaca | 0 Komentar JA...
Republika: Buyung : Kalau Mau Tuntas, harus Ada Sanksi
Nasional ยป Berita Buyung : Kalau Mau Tuntas, harus Ada SanksiBy Republika ContributorMinggu, 15 November 2009 pukul 17:48:00 JAKARTA - Ketua Tim Delapan, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, harus ada ketegasan dari pemerintah untuk mem...
Kompas: :Coba Urai Kasus Century, DPR Gantungkan Harapan pada Hak Angket Century
Coba Urai Kasus Century, DPR Gantungkan Harapan pada Hak Angket Century KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie (kiri) menerima dokumen berisi tanda tangan 139 anggota DPR yang mengajukan usulan hak angket atas ...

